Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Kotamobagu

Pada hari Rabu, 13 Februari 2019 pukul 10.00 Wita bertempat di ruang sidang Mototabian, dilaksanakan acara pencanangan “Pembangunan Zona Integritas” di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Acara tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu YM Bapak Andri Sufari S.H., M.Hum.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya menyampaikan “Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada saat ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sebagai implementasi dari Peraturan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada seluruh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terdiri dari Wakil Walikota Kotamobagu mewakili Walikota Kotamobagu, Kasdim mewakili Dandim 1303 Bolaang Mongondow, Kacabjari Dumoga mewakili Kajari Kotamobagu, Kabag Ops mewakili Kapolres Kotamobagu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, perwakilan Rutan Kotamobagu dan Ketua MUI Kota Kotamobagu.

Selesai sambutan Wakil Ketua, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pencanangan Zona Integritas yang juga diikuti oleh segenap aparatur Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Diharapkan dengan telah dicanangkannya Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai zona yang berintegritas¸ seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kotamobagu, baik para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, Para Karyawan bahkan kepada seluruh tenaga Honorer, untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat Para Pencari Keadilan secara bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan pencapaian tersebut Visi Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Kotamobagu yang Agung dapatlah terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *